SUDUTPANDANGBEKASI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah mengupayakan transformasi penanganan banjir di Bekasi melalui tiga langkah terintegrasi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk koreksi atas masifnya alih fungsi lahan rawa dan persawahan yang selama ini menjadi daerah tangkapan air alami namun beralih menjadi kawasan hunian.
Dalam pernyataan yang dikonfirmasi pada Minggu (1/2/2026), berikut adalah rincian strategi yang dipersiapkan oleh Gubernur:
Penyetopan Izin Hunian di Area Berisiko
Langkah pertama adalah pengendalian izin melalui surat edaran resmi. Gubernur menginstruksikan penghentian total terhadap semua proyek pembangunan perumahan yang berlokasi di area terlarang atau zona resapan. Dedi menegaskan bahwa pembangunan di lahan-lahan sensitif harus segera disetop untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Restrukturisasi Rencana Tata Ruang
Langkah kedua berfokus pada perbaikan regulasi daerah. Dedi mendorong pemerintah tingkat kota maupun kabupaten, serta jajaran provinsi, untuk melakukan revisi pada rencana tata ruang wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan karakteristik aslinya, sehingga beban lingkungan di Bekasi dapat berkurang.
Percepatan Infrastruktur Danau Cibeet dan Keamanan Sungai
Langkah ketiga adalah solusi teknis melalui percepatan pembangunan Danau Cibeet. Dedi Mulyadi telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum guna memastikan proyek besar ini bisa segera rampung, meski estimasi penyelesaian diprediksi baru pada tahun 2028.
Sebagai tindakan pencegahan jangka pendek, Gubernur juga telah memberikan instruksi khusus kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ia meminta agar seluruh tanggul sungai di Bekasi diperkuat guna meningkatkan daya tahan infrastruktur dalam membendung air hujan agar tidak mudah jebol dan menggenangi pemukiman warga.
