sudutpandangbekasi.com/ — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Lilis Nurlia, S.Pd.I., M.Pd., mengisi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Jawa Barat yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Medan Satria, Kota Bekasi, pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Acara yang berlangsung di Rumah Makan Rumpikal itu dihadiri para pengurus DPC, kader, tokoh masyarakat, dan perwakilan dunia pendidikan. Suasana kegiatan berjalan hangat dan interaktif, membahas berbagai isu aktual tentang arah pembangunan serta pengawasan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat.
DPRD Pastikan Kebijakan Pemerintah Berjalan Transparan
Dalam pemaparannya, Lilis Nurlia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dijalankan secara transparan, efektif, dan berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD harus hadir hingga ke tingkat akar rumput agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh warga Jawa Barat.
“Fungsi pengawasan ini bukan hanya administratif, tapi moral dan politik. DPRD harus memastikan setiap kebijakan pemerintah provinsi benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan hanya tertulis di dokumen anggaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang kuat menjadi bagian penting dari visi pembangunan “Jabar Istimewa” yang tengah dijalankan oleh Penjabat Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Penjabat Gubernur Erwan Setiawan. Visi tersebut dituangkan dalam Sembilan Langkah Membangun Jawa Barat, yang menjadi arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Sembilan Langkah Membangun Jawa Barat
Lilis memaparkan bahwa sembilan langkah tersebut menjadi peta jalan strategis pembangunan daerah. Langkah pertama berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan hingga pelosok desa dan permukiman perkotaan, yang diyakini akan mempercepat pemerataan ekonomi dan mobilitas warga.
Langkah kedua adalah pembangunan jaringan irigasi di seluruh wilayah pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan ekosistem ekonomi pertanian organik. Selanjutnya, pengembangan pendidikan berkarakter juga menjadi prioritas dengan menghadirkan SMA/SMK gratis, serta penambahan ruang kelas baru agar pemerataan akses pendidikan tetap terjaga.
Di bidang ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan lapangan kerja baru melalui investasi di sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis tata ruang industri dan konsep smart city. Dalam bidang kesehatan, langkah berikutnya menekankan penyempurnaan layanan RSUD kabupaten/kota, termasuk penambahan fasilitas khusus bagi ibu dan anak, pasien jantung, stroke, dan kanker, serta program beasiswa dokter spesialis putra daerah untuk pemerataan tenaga medis.
Pemerintah provinsi juga berkomitmen mengembangkan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan, sekaligus mencetak 10.000 manajer putra daerah melalui beasiswa politeknik berorientasi terapan. Sementara itu, pengelolaan sampah mandiri hingga tingkat RT, penataan kampung nelayan dan pesisir, serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa, kader PKK, guru agama, dan ajengan menjadi langkah-langkah lanjutan yang ditekankan.
“Sembilan langkah ini menunjukkan arah pembangunan Jawa Barat yang lebih menyeluruh—tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusia dan memperkuat nilai kearifan lokal,” jelas Lilis.
Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyoroti berbagai isu lapangan, termasuk persoalan ijazah siswa yang tertahan karena tunggakan administrasi di sekolah. Menanggapi hal itu, Lilis menyatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Pemerintah perlu mencari solusi yang adil—sekolah tetap bisa berjalan, tapi hak siswa juga tidak boleh terabaikan. Ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan kami di DPRD,” ujarnya.
Kegiatan di DPC PKS Medan Satria ini menegaskan komitmen DPRD Jawa Barat dalam menguatkan fungsi pengawasan dan membuka ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Melalui kegiatan semacam ini, Lilis berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan warga. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah provinsi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutup Lilis Nurlia.
