sudutpandangbekasi.com/ – Program penertiban bangunan liar (bangli) yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di bawah kepemimpinan Tri Adhianto menuai beragam reaksi. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, yang menyampaikan pandangannya terkait program tersebut.
Faisal menilai langkah Pemkot Bekasi merupakan upaya serius dalam menata wilayah, termasuk menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas sarana publik atau di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Ya, itu langkah yang bagus. Artinya pemerintah sudah serius melakukan penataan wilayah secara keseluruhan, termasuk menertibkan bangunan-bangunan yang ada di sarana publik atau Daerah Aliran Sungai,” kata Faisal seusai menghadiri peresmian bangunan baru Kantor Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Minggu (25/5/2025).
Meski mendukung langkah tersebut, Faisal juga mengingatkan agar Pemkot Bekasi tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga memikirkan dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha kecil, terutama UMKM yang terdampak.
“Meski langkah positif, namun saya berpesan agar ada program pembinaan kepada teman-teman pelaku UMKM, terutama yang terkena dampak penertiban,” tegas Faisal yang berasal dari Fraksi Golkar Solidaritas.
Menurut Faisal, setelah dilakukan penertiban, Pemkot harus segera mencari solusi agar pelaku UMKM tetap memiliki tempat usaha yang layak.
“Ya, mereka harus mendapat tempat usaha yang lebih layak, agar mereka tidak menganggur setelah warungnya ditertibkan,” imbuhnya.
Faisal juga mengingatkan, penertiban bangunan liar harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Tidak hanya menciptakan ketertiban dan kerapihan kota, tetapi juga tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat kecil.
“Menggusur bukan berarti menghilangkan budaya atau kearifan lokal. Menggusur itu kan sasarannya untuk menciptakan penataan dan kerapihan. Tapi harus tetap diingat, mereka juga bagian dari masyarakat kita Bekasi yang harus kita perjuangkan aspirasinya,” pungkasnya. (ADHIKARYA PARLEMEN)
