sudutpandangbekasi.com/ – Anggota DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin, menyoroti minimnya sosialisasi terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri. Ia menilai, penyampaian informasi yang belum maksimal membuat banyak masyarakat belum memahami jalur dan mekanisme pendaftaran secara menyeluruh.
Menurut Anim, saat ini Pemkot Bekasi tengah memasuki tahapan prapendaftaran SPMB. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi publik secara berkelanjutan agar calon peserta didik dan orangtua dapat memahami sistem penerimaan, termasuk peluang pada setiap jalur yang tersedia.
“Penting sekali dilakukan sosialisasi yang masif. Karena masih banyak orangtua dan siswa yang belum tahu betul mekanisme SPMB. Mereka harus memahami dari awal, agar bisa memilih jalur yang paling sesuai,” kata Anim kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang keliru dalam memahami sistem seleksi, terutama perbedaan antara jalur zonasi dan jalur prestasi.
“Kadang ada yang bilang, ‘Pak, anak saya ranking satu, kenapa nggak diterima di negeri?’ Ya, karena dia kalah di zonasi, bukan di jalur prestasi,” ujar Anim, menirukan keluhan warga yang ditemuinya.
Politisi asal PDI Perjuangan ini menilai, kesalahan dalam pemilihan jalur sering kali membuat siswa berprestasi gagal mendapatkan bangku di sekolah negeri. Padahal, jika diarahkan sejak awal, mereka bisa mendaftar melalui jalur prestasi yang sesuai dengan pencapaiannya.
Lebih lanjut, Anim mendorong agar proses sosialisasi tidak hanya dilakukan menjelang pendaftaran, melainkan sejak siswa berada di kelas 6 SD. Ia menilai, selama ini waktu sosialisasi terlalu singkat sehingga masyarakat kehilangan kesempatan memahami informasi secara utuh.
“Harusnya dari awal tahun ajaran, terutama kelas 6 SD, sudah mulai dikenalkan. Bukan mendadak pas sudah dekat waktu daftar. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Anim berharap Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat menggencarkan upaya sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media digital, agar proses SPMB dapat berjalan lebih transparan, adil, dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
