sudutpandangbekasi.com/ – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga pertengahan tahun 2025 baru mencapai sekitar 30 persen. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kota Bekasi yang menilai kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum maksimal dalam menggali potensi pendapatan.
Hal itu mencuat dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Bekasi, Selasa (3/6/2025), yang berlangsung penuh kritik dan keprihatinan. Salah satu anggota Komisi III, Dr. H. Abdul Muin Hafied, SE, M.Pd., menyampaikan bahwa capaian PAD ini mencerminkan lemahnya serapan dan kurangnya upaya dari Bapenda.
“Ini bukan sekadar angka 30 persen. Ini menandakan lemahnya serapan dan kurangnya upaya serius dari Bapenda dalam menggali potensi PAD,” tegas politisi PAN itu.
Komisi III mengaku telah melakukan langkah konkret, termasuk inspeksi mendadak ke sejumlah sektor potensial penyumbang PAD. Salah satu temuan penting adalah kontribusi sektor perhotelan yang dinilai belum optimal.
“Ada ketimpangan antara potensi dan realisasi yang diterima dari sektor ini,” ungkapnya, Selasa (2/6/2025)
Abdul Muin menegaskan bahwa meski kondisi ekonomi nasional dan daerah masih dalam masa pemulihan, hal itu tidak boleh dijadikan alasan stagnasi.
“Kondisi transisi pemerintahan seharusnya jadi momentum untuk bekerja lebih giat, bukan malah melambat,” jelasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa rendahnya realisasi PAD berisiko menunda berbagai program strategis pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan program sosial.
“Kalau PAD rendah, otomatis pelayanan masyarakat juga terdampak. Yang paling dirugikan tentu warga,” tambahnya.
Komisi III pun meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD yang terkait dengan pendapatan dan pembangunan.
“Waktu kita tidak banyak. Harus ada langkah cepat dan terukur, jangan tunggu akhir tahun,” tutup Abdul Muin.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki kinerja dan memastikan kebutuhan publik tetap terpenuhi. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
