sudutpandangbekasi.com/ – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mengusulkan penggabungan atau merger terhadap sekitar 50 Sekolah Dasar (SD) dan 6 pengawas sekolah tingkat kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, terutama di wilayah dengan jumlah siswa yang menurun.
“Kami sudah mengundang sejumlah kepala SD untuk membahas rencana ini. Merger ini bertujuan mengoptimalkan sumber daya, terutama di wilayah dengan populasi anak usia sekolah yang menurun,” jelas Sekretaris Disdik Kota Bekasi, Warsim Suryana, pada Kamis (22/05/2025).
Menurut Warsim, sekolah-sekolah yang diusulkan untuk digabung mayoritas berada di kawasan perumahan, bukan di wilayah perkampungan. Penyebab utama dari penurunan jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut adalah angka kelahiran yang menurun serta pilihan orang tua yang lebih banyak mengarahkan anaknya ke sekolah swasta berbasis agama atau sekolah dengan kurikulum khusus.
“Ini bukan karena kekurangan murid, tapi karena di satu wilayah, jumlah anak usia 5–12 tahun sudah tidak signifikan. Misalnya, jika sebuah SD hanya memiliki 300 siswa, lebih baik digabung dengan sekolah terdekat,” papar Warsim.
Rencana penggabungan sekolah ini juga mempertimbangkan pemanfaatan gedung sekolah yang tidak lagi terpakai. Warsim menyebutkan, gedung-gedung yang ditinggalkan akibat merger nantinya bisa dialihfungsikan menjadi SMP Negeri baru atau dimanfaatkan sebagai aset pemerintah daerah untuk kepentingan pendidikan lainnya.
Disdik Kota Bekasi memperkirakan, dari total 56 usulan merger yang diajukan, jumlah SD di Bekasi bisa berkurang dari saat ini menjadi sekitar 28 sekolah. Meski demikian, Warsim menegaskan, proses ini masih membutuhkan tahapan sosialisasi dengan pihak sekolah dan orang tua murid.
“Kami butuh waktu untuk mematangkan rencana, termasuk perubahan nomenklatur sekolah. Semua harus melalui kesepakatan bersama,” tegas Warsim.
Selain untuk efisiensi ruang belajar, kebijakan merger ini juga diharapkan mampu mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah. Dengan penggabungan, distribusi tenaga pengajar dan staf tata usaha dapat dilakukan lebih merata dan optimal.
