sudutpandangbekasi.com/ – Setiap usai Lebaran, fenomena urbanisasi kembali terjadi dan menjadi pola tahunan yang terus berulang, khususnya di kota besar seperti Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyak masyarakat dari desa yang memilih tetap tinggal di kota selepas mudik dengan harapan bisa memperbaiki taraf hidup melalui pekerjaan.
Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 40.504 warga dari luar daerah yang memutuskan menetap di Bekasi. Hal ini mengukuhkan posisi Kota Bekasi sebagai kota tujuan favorit bagi para pencari kerja, berkat lokasinya yang strategis dekat ibu kota.
Namun, arus pendatang ini juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama terkait potensi meningkatnya angka pengangguran dan kepadatan penduduk.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, menyoroti pentingnya kesiapan para pendatang untuk menghadapi persaingan kerja yang ketat di kota ini. Ia menyebutkan bahwa urbanisasi ke Bekasi merupakan hal yang sulit dicegah, namun harus dibarengi dengan keterampilan dan kesiapan dari para pendatang.
“Biasanya warga dari luar datang karena Bekasi dekat dengan Jakarta. Tapi jangan asal datang saja, karena Bekasi ini kota yang menuntut daya saing tinggi,” ujarnya, Kamis (10/4/2025).
Menurut Rudy, tidak cukup hanya datang dengan harapan, para pendatang juga harus membawa bekal kemampuan agar tidak menjadi beban tambahan bagi kota. Mereka perlu mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, bukan justru menambah daftar pengangguran.
Ia juga menegaskan pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam menciptakan peluang kerja, terutama bagi masyarakat lokal yang belum terserap pasar kerja. Dengan minimnya jumlah pabrik dan tingginya Upah Minimum Kota (UMK), daya saing para pencari kerja harus benar-benar diperhitungkan.
“Disnaker harus hadir dengan solusi konkret agar warga lokal bisa bekerja. Dan pendatang juga harus punya kualitas agar bisa bersaing. Jangan sampai datang hanya untuk menambah angka pengangguran,” tegas Rudy.
Ia juga berharap agar program 100 hari kerja dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan solusi atas masalah ini. Menurut Rudy, urbanisasi memang tidak bisa dihentikan, tapi harus dikelola agar dampaknya tidak merugikan masyarakat dan pemerintah kota.
“Ini jadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah agar pendatang yang datang ke Bekasi benar-benar siap bekerja dan berkontribusi, bukan hanya numpang hidup,” tutupnya. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
