Anggota DPRD Kota Bekasi Dariyanto Pertanyakan Lomba Mendadak Atlet, Mengapa Ada Foto Wali Kota Bekasi?

sudutpandangbekasi.com/ – Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi meminta Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, untuk lebih selektif dalam penggunaan branding pemerintah dalam kegiatan yang bukan bagian dari agenda resmi Pemkot Bekasi.

Pernyataan ini muncul setelah ajang Lomba Balap Lari Malam, yang diinisiasi oleh Komunitas Bekasi Berlari, justru dipromosikan dengan menggunakan akun resmi Pemerintah Kota Bekasi serta menampilkan foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dariyanto, menegaskan bahwa event tersebut murni inisiatif komunitas dan bukan bagian dari program pemerintah daerah.

"Ini acara komunitas, bukan agenda resmi Pemkot. Tujuannya sekadar ajang olahraga dan nobar Timnas Indonesia," ujar Dariyanto, Sabtu (22/3/2025).

Wali Kota Diminta Lebih Selektif dalam Penggunaan Branding

Dariyanto, yang juga anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, mengingatkan pentingnya transparansi dalam penggunaan identitas pemerintah. Ia menilai bahwa pencantuman foto Wali Kota di materi promosi acara bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Flyer acara menampilkan foto Wali Kota, seolah-olah ini program pemerintah. Padahal, ini bukan acara resmi dan juga tidak menggunakan APBD,” jelasnya.

Ia juga menegaskan perlunya membedakan antara kegiatan komunitas, agenda resmi pemerintah, dan aktivitas yang berkaitan dengan tim sukses Wali Kota.

“Kami mendukung kegiatan positif, tetapi batasannya harus jelas. Jangan sampai masyarakat bingung membedakan mana acara pemerintah dan mana yang bukan,” tegasnya.

Acara ini sendiri akan digelar pada Selasa (25/3/2025) di Halaman Pemkot Bekasi dengan tema “Mendadak Atlet.” Event ini menawarkan hadiah total Rp 15 juta plus Piala Wali Kota, serta dibagi dalam beberapa kategori, seperti Kelas Pemula, Non-Atlet, dan 50 Meter, dengan partai lomba Standard, Gemoy, dan Perempuan.

Dariyanto berharap agar ke depannya Pemkot Bekasi lebih profesional dalam mengelola branding acara.

“Kegiatan komunitas sebaiknya tidak dicampur dengan branding pemerintah. Ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *