sudutpandangbekasi.com/ – Proses penyerahan ijazah bagi lulusan SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Barat berlangsung lancar, tanpa kendala berarti. Namun, sejumlah sekolah swasta masih menahan ijazah siswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa sekolah negeri telah mengikuti arahan Dinas Pendidikan Jabar, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan. Namun, pada sekolah swasta, masih terjadi kendala akibat ketidaksesuaian pembayaran biaya pendidikan oleh orang tua siswa.
“Untuk sekolah negeri tidak ada masalah. Namun, di sekolah swasta, melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), beberapa institusi menahan ijazah karena orang tua siswa belum melunasi kewajiban biaya pendidikan,” ujar Ono, Selasa (28/1/2025).
BMPS Diminta Beri Data Tunggakan untuk Penyelesaian
Ono meminta BMPS berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan untuk melaporkan jumlah ijazah yang masih tertahan, sekaligus menyusun mekanisme penyerahan yang lebih adil bagi siswa.
“Kami butuh data lengkap siswa yang ijazahnya tertahan, besaran biaya sekolah, bantuan pemerintah yang diterima, jumlah tunggakan, dan kondisi ekonomi orang tua. Dengan data yang akurat, kami di DPRD bisa membantu mencari solusi, termasuk merancang program khusus untuk mengatasi tunggakan tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak perlu diperdebatkan dengan narasi lain, karena inti masalahnya adalah tunggakan biaya sekolah. Bahkan, Ono mengaku pernah langsung melunasi biaya pendidikan seorang siswa di SMK swasta di Cirebon agar ijazahnya bisa diambil.
“Jika ada jaminan pembayaran, sekolah akan menyerahkan ijazah. Masalahnya sederhana, yakni ada tunggakan yang belum lunas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ono menekankan bahwa persoalan ijazah ini bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Jawa Barat. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari Rp12 triliun (40% dari total APBD), masih banyak permasalahan seperti pungutan liar dan kurangnya fasilitas pendidikan yang harus dibenahi.
Ia berharap data terkait tunggakan ijazah dapat segera masuk sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Jabar. Dengan demikian, saat Kang Dedi Mulyadi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 6 Februari mendatang, ia sudah memiliki pijakan yang kuat untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam bidang pendidikan.
Ono juga membuka ruang dialog dengan BMPS dan sekolah swasta untuk mendengar langsung aspirasi mereka.
“Kami siap bersurat kepada BMPS jika diperlukan. Tujuan kita sama, yaitu memastikan pendidikan di Jawa Barat semakin maju dan inklusif,” pungkasnya.
