sudutpandangbekasi.com/ – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat capaian luar biasa di ranah digital. Berdasarkan hasil Riset Digital Public Perception 2025 yang dilakukan oleh Universitas Ma’soem, BPJPH menjadi badan/lembaga negara dengan engagement rate tertinggi di media sosial di Indonesia.
Penelitian ini dipimpin oleh Dr. H. Tonton Taufik Rachman, ST., MBA, Wakil Rektor Universitas Ma’soem, yang menganalisis aktivitas media sosial berbagai badan nasional selama Oktober 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa BPJPH unggul di seluruh platform utama — Instagram, TikTok, Twitter (X), dan YouTube — dengan capaian sebagai berikut:
- Instagram: 4,37% (tertinggi di antara 11 badan nasional)
- TikTok: 7,82% (unggul jauh di atas rata-rata nasional)
- Twitter (X): 2,15% (paling aktif dalam interaksi publik di platform berbasis teks)
- YouTube: 3,26% (unggul dalam konten edukatif dan sosialisasi halal)
Menurut Dr. Tonton, capaian ini menjadi bukti bahwa BPJPH berhasil membangun komunikasi publik yang efektif dan dipercaya masyarakat.
“Engagement rate bukan sekadar angka, tapi cermin seberapa besar perhatian, minat, dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingginya interaksi publik menunjukkan bahwa informasi dan program BPJPH dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Capaian ini menandakan keberhasilan strategi digital BPJPH sekaligus memperlihatkan tingginya keterlibatan publik terhadap isu jaminan produk halal,” katanya.
Social Media Analytics untuk Kinerja Pemerintah
Riset Universitas Ma’soem menilai pengukuran berbasis engagement rate dapat menjadi tolok ukur kuantitatif kinerja komunikasi pemerintah. Pendekatan berbasis data digital ini dinilai lebih objektif dan real-time dibanding metode tradisional.
“Dengan data digital, kita bisa menilai persepsi publik secara lebih objektif, terukur, dan aktual,” jelas Dr. Tonton.
Hasil riset ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi lembaga-lembaga pemerintah lainnya dalam memperkuat kualitas komunikasi publik. BPJPH disebut berhasil menerapkan pendekatan komunikasi digital yang inklusif dan transparan, sehingga menjadi contoh bagi lembaga lain.
Best Practice Komunikasi Publik Berbasis Data
Dalam laporannya, Universitas Ma’soem menilai keberhasilan BPJPH tidak hanya terletak pada capaian angka, tetapi juga pada gaya komunikasi humanis dan berbasis data. Melalui konten edukatif, interaktif, dan responsif, BPJPH berhasil membangun hubungan digital yang sehat dengan publik.
“Keberhasilan BPJPH ini membuktikan bahwa komunikasi publik yang humanis dan berbasis data dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” tegas Dr. Tonton.
Riset ini juga menyoroti manfaat analisis media sosial dalam mengukur efektivitas komunikasi publik. Dengan engagement rate yang terukur, instansi dapat mengetahui konten mana yang paling diminati publik dan menyesuaikan pesan agar lebih tepat sasaran.“
Engagement rate memberikan cermin real-time terhadap opini masyarakat dan membantu pemerintah membaca aspirasi publik di dunia maya,” ujar Dr. Tonton menutup keterangannya.
