sudutpandangbekasi.com/ – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam melakukan penertiban bangunan liar (bangli) secara masif mulai menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut, namun mengingatkan agar kepentingan pelaku usaha mikro tetap diperhatikan.
Menurut Faisal, langkah yang diambil Pemkot Bekasi dalam menertibkan bangunan yang berdiri di atas lahan fasilitas umum maupun Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan penataan wilayah secara menyeluruh.
“Ini langkah yang patut diapresiasi. Artinya, pemerintah sudah menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi wilayah, termasuk menertibkan bangunan di ruang publik dan DAS,” ujar Faisal usai menghadiri peresmian bangunan baru, Minggu (25/5).
Meski mendukung, Faisal yang berasal dari Fraksi Golkar Solidaritas ini juga memberikan catatan penting bagi Pemkot Bekasi, khususnya terkait dampak sosial dari program penertiban tersebut. Ia menekankan pentingnya pendampingan dan pembinaan bagi para pelaku UMKM yang terdampak.
“Penataan ini langkah baik, tapi saya berharap pemerintah juga menyiapkan program pembinaan bagi teman-teman pelaku UMKM. Jangan sampai setelah digusur, mereka kehilangan mata pencaharian,” ucapnya.
Faisal menambahkan bahwa Pemkot harus proaktif mencarikan solusi berupa tempat usaha yang lebih representatif bagi pelaku UMKM yang terdampak, agar roda perekonomian warga tetap berjalan.
“Pelaku usaha kecil harus tetap mendapat tempat yang layak. Jangan sampai mereka menganggur hanya karena tempat usahanya dibongkar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dalam proses penataan kota. “Menggusur itu bukan berarti menghapus budaya. Penataan itu tujuannya untuk menciptakan kerapihan, tapi masyarakat kecil juga bagian dari Bekasi yang harus kita dengarkan dan perjuangkan,” tutup Faisal.
