sudutpandangbekasi.com/ – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mencatat adanya penurunan angka kasus perundungan terhadap anak pada tahun 2025. Temuan ini mendapat tanggapan positif sekaligus catatan penting dari Komisi IV DPRD Kota Bekasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, memberikan apresiasi atas laporan tersebut, namun ia tetap mengingatkan agar pemerintah tidak terlena. Politisi Partai Golkar ini menilai perlu adanya evaluasi lebih lanjut, sebab bukan tidak mungkin data yang terlihat menurun hanyalah karena korban tidak berani untuk melapor.
“Saya justru khawatir ini bukan penurunan yang riil, tapi karena para korban takut bicara. Jangan sampai kita salah membaca kondisi,” kata Adelia saat diwawancarai pada Rabu (9/4/2025).
Ia juga menyoroti lemahnya sistem pendukung dari sekolah maupun pemerintah dalam menangani kasus perundungan. Menurutnya, masih banyak sekolah yang cenderung menyembunyikan kejadian bullying di lingkungannya.
Adelia mengakui bahwa meskipun saat ini telah dibentuk Satgas Anti-Perundungan, namun belum tersedia anggaran untuk mendukung kinerja satgas tersebut. Ketiadaan anggaran ini dinilai menjadi hambatan dalam pendataan maupun penanganan kasus.
“Kalau Satgas sudah ada, tapi belum didukung dana, maka kerjanya juga terbatas. Saya berharap dinas terkait bisa berkolaborasi dengan Komisi IV, turun ke lapangan, lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah,” jelasnya.
Ia pun mendesak adanya upaya serius dari Pemerintah Kota Bekasi dalam mencegah dan menangani bullying, termasuk memberikan edukasi kepada para orang tua. Menurut Adelia, pendekatan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya ke anak-anak tetapi juga keluarga mereka.
“Penting ada penyuluhan dan sanksi tegas bagi pelaku. Karena dalam kasus bullying, pelaku bisa saja suatu saat menjadi korban. Jadi pendekatannya harus menyeluruh dan berkelanjutan,” tutupnya. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
