sudutpandangbekasi.com/ – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial telah mengeluarkan hampir Rp4 miliar untuk menangani bencana hidrometeorologi yang terjadi di Bogor, Bekasi, dan Jakarta.
"Untuk Bogor dan Bekasi Rp3 miliar lebih. Kalau digabung dengan Jakarta hampir Rp4 miliar," ujar Gus Ipul di Bandung, Jumat (7/3/2025).
Bantuan tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk kebutuhan dasar bagi para korban terdampak, seperti makanan, kasur, selimut, bantal, pakaian, hingga makanan bayi. Selain itu, Gus Ipul juga menekankan bahwa pihaknya turut memberikan bantuan bagi anak-anak yang sekolahnya terdampak banjir.
Menurutnya, bantuan diberikan dalam tiga tahapan. Pada tahap awal, fokus utama adalah proses evakuasi untuk menyelamatkan warga yang terdampak bencana. Setelah itu, masuk ke tahap tanggap darurat, di mana Kementerian Sosial menyediakan shelter serta kebutuhan logistik bagi para korban. Terakhir, pada tahap rehabilitasi, dilakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Dalam fase rehabilitasi, pemerintah akan membantu perbaikan bagi rumah atau fasilitas umum yang mengalami kerusakan berat dan sedang. Sementara itu, untuk kerusakan ringan, masyarakat dapat memperbaikinya secara mandiri atau dengan bantuan dari pemerintah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial dan kedaruratan tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah di berbagai sektor. Ia memastikan bahwa dana untuk bantuan sosial tetap tersedia dan mencukupi, termasuk untuk pembayaran pegawai dan tenaga honorer yang berkaitan dengan distribusi bantuan. Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp75 triliun untuk bantuan sosial, sehingga tidak ada kendala dalam proses penyalurannya kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan bencana harus mengikuti prosedur yang berlaku. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menetapkan status daerah sebagai wilayah tanggap darurat. Setelah status tersebut ditetapkan, Kementerian Sosial dapat segera menyalurkan bantuan logistik sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak.
Ia menegaskan bahwa skema penyaluran bantuan ini disebut sebagai bantuan sosial adaptif, karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dengan mekanisme ini, bantuan diharapkan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.
