WOWBEKASI. ID – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Heri Koswara dan Sholihin, memperkenalkan terobosan baru dalam kampanye mereka dengan meluncurkan Kartu Beresin Bekasi. Kartu ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi berbagai permasalahan yang dihadapi warga Bekasi.
“Insya Allah, Kartu Beresin Bekasi ini akan kami hadirkan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi,” ujar Heri Koswara. Menurutnya, kartu ini terutama akan difokuskan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Bekasi, menyusul keluhan yang sering diterima dari masyarakat terkait sulitnya mencari pekerjaan.
Selain itu, Kartu Beresin Bekasi juga dijanjikan menjadi solusi dalam sektor kesehatan. “Kami akan memastikan pelayanan kesehatan menjadi prioritas, dengan Kartu Beresin Bekasi sebagai salah satu alat untuk mencapainya,” kata Heri.
Dalam upaya memperbaiki akses kesehatan, Heri Koswara juga berjanji akan membangun 12 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Tujuannya adalah mengurangi beban RSUD Kota Bekasi yang sering kali penuh dan menyebabkan antrian panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di RSUD Kota Bekasi yang sering crowded, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Heri Koswara dan Sholihin juga berkomitmen untuk menggratiskan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin di Bekasi. “Masyarakat miskin akan dibebaskan dari pembayaran pajak bumi dan lahan yang mereka tempati,” jelas Heri.
Program lain yang diusung oleh pasangan ini adalah pemberian bantuan sosial khusus kepada perempuan prioritas, terutama mereka yang miskin dan disabilitas. “Perempuan prioritas akan mendapatkan perhatian khusus dari kami,” tegasnya.
Tak hanya itu, pasangan ini juga berjanji untuk memperbaiki masalah pendidikan di Kota Bekasi, termasuk menggratiskan pendidikan dari tingkat SD hingga SMP. Mereka bahkan berencana memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.
“Kami akan menggratiskan pendidikan dari SD hingga SMP, dan memberikan insentif serta dana operasional untuk posyandu, LPM, dan BKM. Sebanyak 60% APBD akan kami alokasikan untuk kepentingan sosial masyarakat, dan 4% untuk infrastruktur,” tutup Sholihin.
